Komisi VII Harapkan TPPI Tuban Kembali Beroperasi

27-08-2018 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam foto : Erman/mr

 

Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan masalah hukum yang membelit internal PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban, Jawa Timur, sehingga permasalahan di TPPI tidak berlarut-larut dan segera beroperasi kembali pasca di take over oleh pemerintah.

 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Direksi PT. Pertamina, Direksi PT. Tuban Petrochemical Industries serta Direksi PT. TPPI, di Tuban, Jatim, Jumat (24/8/2018).

 

“Kalau ini sudah beroperasi dengan normal, maka kesejahteraan dan ketahanan energi yang kita cita-citakan akan terwujud. Sejalan dengan apa yang sudah direncanakan sejak berdirinya TPPI ini pada 1996 sebelum terjadinya krisis ekonomi dan saat ini sedang kita mulai lagi,” kata Ridwan.

 

Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu pada rapat antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Energi Sumber  Daya Mineral (ESDM) serta Plt. Dirut Pertamina yang menyepakati akuisisi saham secara bertahap oleh pemerintah melalui PT. Pertamina (persero).

 

“Jadi Komisi VII DPR RI akan memberikan support secara penuh kepada pemerintah untuk menjalankan program yang telah dicanangkan bahwa Tuban Petrochemical ini akan menjadi daerah industri yang terbesar dan termodern di Indonesia,” tambah Ridwan.

 

Di sisi lain, politisi Partai Golkar ini mengatakan, saat ini Indonesia sangat membutuhkan devisa nasional. Hal tersebut akan sulit diwujudkan, jika TPPI belum memproduksi kondensat dan Indonesia masih terus mengimpor kondensat hingga saat ini. Faktor gagal bayar dari TPPI kepada Pertamina pun turut berpengaruh pada kinerja TPPI.

 

“Saya kira DPR akan memberikan support kepada pemerintah. Kalau memang dibutuhkan, harus ada aturan-aturan yang di-backup oleh Menteri Keuangan agar utang-utang tersebut disesuaikan kembali. Kami akan memberikan dukungan yang sebesar-besarnya,” pungkas politisi dapil Jawa Timur ini. (es/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...